Bupati Samosir Sampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD 2024 dan Nota Pengantar Ranperda atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

SAMOSIR-Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST menyampaikan Nota Pengantar atas Ranperda APBD 2024 dan Nota Pengantar Ranperda atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rapat Paripurna yang digelar oleh DPRD Kabupaten Samosir, di Ruang Paripurna Gedung DPRD Samosir, Senin (9/10/2023).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Dra. Sorta Ertaty Siahaan, didampingi Wakil Ketua Nasib Simbolon dan Pantas Marroha Sinaga serta dihadiri oleh anggota DPRD. Turut hadir Pabung Kodim 0210/TU Wilayah Samosir Kapten Arm G. Sebayang, KBO Intelkam Polres Samosir Ipda Boyke Siregar, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Pimpinan OPD, Camat, serta Insan Pers.

Baca juga: Hadiri HUT ke-55 Ladon Club Indonesia, Musa Rajekshah Minta Terus Berbuat untuk Masyarakat

Saat membuka rapat paripurna Ketua DPRD Samosir Dra. Sorta Ertaty Siahaan berharap OPD Kabupaten Samosir telah menyusun program pembangunan dengan perencanaan yang matang sehingga target tercapai dengan baik, terutama ditengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. Oleh karena itu, Pemda agar menyiapkan dokumen perencanaan yang lebih komprehensif yang mengutamakan kebutuhan masyarakat di bidang perekonomian.

Dalam Nota Pengantar yang disampaikan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST mengapresiasi pimpinan dan anggota dewan yang memberi dukungan penuh dalam setiap tahapan proses penyusunan APBD Kab. Samosir TA. 2024

Baca juga: Kisruh Karang Taruna Sumut, Dedi Dermawan Bantah Bergantung dari APBD

"Dengan kebersamaan serta komitmen yang sama, kita optimis dalam dalam pencapian target makro ekonomi 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi 5, 9 %, Tingkat

Pengangguran Terbuka 1, 0 %, Persentase Kemiskinan 11, 2 %, Gini Ratio 0, 298 poin dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71, 90% akan dapat terwujud", kata Bupati Samosir.

Baca juga: Tony Rosyid: Partai Umat Bermanuver

Adapun uraian umum tentang Ranperda tentang APBD 2024 adalah Pendapatan Daerah sebesar Rp. 660.159.100.376, -, dengan rincian target PAD sebesar Rp. 79.923.559.252, - terdiri dari Pajak Daerah Rp.28.477.260.949, -, Retribusi Daerah Rp. 10.756.527.288, -, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan Rp. 7.000.000.000, -, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.33.689.771.015,

Pendapatan Transfer sebesar Rp. 572.235.541.124, -, dengan rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.539.477.967.000, -, Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.32.757.574.124.

Baca juga: Pidato Kebangsaan Jendral TNI (Purn) Dr. Moeldoko Kepala Staf Presiden di wakili Oleh Ibu Triana Salim Ketum DPP Fans Base Moeldoko  Pada Opening Kongres DPP GMPRI

Belanja Daerah TA. 2024 ditargetkan sebesar Rp.681.159.100.376, dengan perincian Belanja Operasi sebesar Rp.484.464.484.003, Belanja Modal Rp.43.964.603.439, Belanja Tidak Terduga Rp.6.589.717.210, dan Belanja Transfer sebesar Rp.146.140.295.724, -.

"Perlu kami sampaikan bahwa Dana Insentif Fiskal TA. 2024 adalah sebesar Rp. 6.863.953.000, dan Dana Alokasi Khusus adalah sebesar Rp.217.161.720.000, " terang Vandiko Gultom.

Baca juga: Mudahkan Masyarakat Ngurus Administrasi Kependudukan dan Ijin Berusaha, Bupati Samosir Ngantor di Desa Sinabulan

Selanjutnya dalam Nota Pengantar Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati Samosir menyampaikan sesuai amanat UU. No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ranperda ini disusun dan diajukan berdasarkan Propemperda yang telah ditetapkan Tahun 2023 ini, serta bagian dari komitmen Pemkab Samosir dalam rangka memberikan pedoman dan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

"Berkenaan dengan hal tersebut, maka Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera disusun menjadi pedoman dan dasar melakukan pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Samosir sesuai pasal 94 UU. No. 1 Tahun 2022", ujarnya.

Vandiko menyampaikan, beberapa pengayaan terkait terbitnya UU No. 1 Tahun 2022, sebagai pengganti UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Restrukturisasi dan Integrasi beberapa jenis pajak daerah yang ditujukan untuk mengurangi administrative dan compliance. 

"Perubahan kebijakan ini diarahkan untuk menambah sumber PAD, namun tetap menyederhanakan dimana basis pemajakannya tetap, jenis pajak daerah yang dulunya 11 jenis, sekarang berubah menjadi 9 jenis", terang Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom.