Gelar Sosialisasi dan Bimtek SPT UNIFIKASI PPH Pasal 21 serta PEMADANAN NIK-NPWP, ASN di Samosir Harus Jadi Teladan Pelaporan Tahunan

SAMOSIR-Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bersama KPP Pratama Balige melaksanakan Sosialisasi dan Bimtek SPT UNIFIKASI PPH Pasal 21 serta PEMADANAN NIK-NPWP bagi ASN Kabupaten Samosir  di Aula Kantor Bupati Samosir, Senin 06 Maret 2023

Kegiatan ini merupakan fasilitas dari KPP Pratama Balige untuk memfasilitasi Bendahara Instansi agar dapat menerbitkan Bukti Potong PPh 21 dan menyampaikannya kepada pegawai di masing-masing instansi sebelum pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan batas waktu pelaporan maksimal tanggal 31 Maret 2023.

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1443 H

Sosialisasi dan Bimtek tersebut secara resmi Asisten II Hotraja Sitanggang mengwakili Bupati Samosir didampingi Asisten I Tunggul Sinaga. Acara dihadiri Kepala Seksi pelayanan  KPP Pratama  Balige Yohana, Kabid Asset BPKPD Kab. Samosir, Pangondian Limbong, Bendahara OPD se-Kabupaten Samosir.

Hotraja Sitanggang dalam kesempatan itu menekankan agar Aparatur Sipil Negara harus menjadi teladan pioner pelaporan SPT tahunan dilingkungan kerja masing. "Semakin ketat dan patuh dengan kewajiban bukti semakin cinta kepada Negara. Tunjukkan rasa cinta dengan patuh pajak menjadi pioner dan terdepan" tegas Hotraja.

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2022

Diharapkan penyesuaian NPWP Yang akan diganti menjadi NIK bagi ASN dijajaran Pemkab Samosir  sudah harus beres secepatnya. Orang yang taat dan patuh pajak menunjukkan bukti  kecintaan terhadap NKRI 100 persen, tanpa dipanggil harus berusaha dan sadar akan kewajiban membayar pajak.

Diera teknologi yang semakin berkembang, pembayaran pajak semakin nyata dan tidak ada lagi yang ditutupi karena sudah berbasis nomor induk kependudukan (NIK). 

Baca juga: Gubernur Sumatera Utara Minta Seluruh Daerah Sukseskan Pendataan Awal Regsosek 2022

Kedepan Pemkab Samosir berharap bisa dibentuk kantor KPP Pratama di Samosir  sebagai  kewajiban dan peningkatan pelayanan guna melayani Masyarakat yang tidak melek teknologi. "Membayar pajak harus bangga karena kita adalah pemilik negara ini"  tutup Hotraja

Kepala seksi pelayanan Pajak KPP Pratama Balige, Yohana menyebutkan bukti potongan PPh pasal 21 merupakan kewajiban yg harus dilaksanakan, seharusnya sejak bulan Januari pelaporan SPT tahunan  bagi ASN sudah selesai. Pelaporan SPT tahunan  akan berakhir 31 Maret 2023.

Baca juga: Bukhori Yusuf: Terkait Penyelenggaraan Haji, Kemenag Jangan Sendirian Negosiasi ke Saudi

Dijelaskan, bukti potongan pph pasal 21 harus dilaporkan masing-masing ASN melalui DJPonline dan merupakan kewajiban bagi ASN.  Hal ini dimaksudkan karena tahun 2024, NPWP sudah diganti dengan NIK.

Lebih lanjut disampaikan, Pelaporan SPT tahunan pada DJP online, NPW akan diganti dengan NIK (NIK menjadi nomor NPWP), kalau tidak dipadankan maka akan  kesulitan dalam berbagai transaksi perbankan dan perijinan. Kalau tidak dilakukan pemadanan maka NPWP yang ada tidak bisa dipakai lagi. " Seluruh ASN agar segera memadankan NPWP dengan  NIK. Segera daftar cukup di djp online kapan saja dan dimana saja" tutur Yohana ( Karmel, rel)

Baca juga: Privatisasi PT Semen Kupang, Dolfie O.F.P Ingatkan Implementasi UUD 1945